Pengetahuan Sederhana Tentang Audit SMK3

21-08-17 admin 0 comment

Dalam menghadapi pelatihan training Auditor SMK3 PP 50 2012 yang akan dilaksnaakan oleh oleh PT.Prashetya Quality pada tanggal 28-31 Agustus 2017. Maka disini kami memutuskan untuk berbagi pengetahuan tentang SMK3 sebagai pengetahuan dasar tentang SMK3 sebelum kita menghadapi training SMK3 tersebut.
APA ITU SMK3 ?
Alangkah baiknya untuk memahami SMK3 ini kita mulai dengan pembahasan definis Apa itu SMK3 ?
Menurut peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (smk3) , pengertian SMK3 dapat kita ringkas sebagai berikut. SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.
Sehingga dari ringkasan diatas, dapat kita simpulkan bahwa Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang selanjutnya disingkat SMK3, adalah bagian sistem manajemen secara menyeluruh termasuk struktur organisasi, aktivitas perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan pengembangan sumber daya untuk membangun, menerapkan, mencapai, mengkaji, dan mengembangkan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang disingkat dengan K3, dalam upaya mengendalikan risiko K3 di tempat kerja. Pengertian ini jga mengacu pada  Peraturan Menakertrans PER.18/MEN/XI/2008 pasal 1 ayat 1.

Baca Juga : Pentingnya SMK3

PENYELENGGARA AUDIT SMK3 (BADAN AUDIT)
Penyelenggara audit SMK3 adalah badan hukum yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan audit eksternal SMK3. (Peraturan Menakertrans PER.18/MEN/XI/2008 pasal 1 ayat 2)
 
AUDIT EKSTERNAL SMK3
 
Audit eksternal SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematik dan independen, untuk mengukur penerapan SMK3 di tempat kerja dan/atau perusahaan yang hasilnya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian tingkat pencapaian penerapan SMK3. (Peraturan Menakertrans PER.18/MEN/XI/2008 pasal 1 ayat 3)
 
AUDIT INTERNAL SMK3
Audit internal SMK3 adalah audit SMK3 yang dilakukan oleh perusahaan sendiri dalam rangka pembuktian penerapan SMK3 dan persiapan audit eksternal SMK3 dan/atau pemenuhan standar nasional atau internasional atau tujuan-tujuan lainnya. (Peraturan Menakertrans PER.18/MEN/XI/2008 Pasal 1 bullet 4)
MEKANISME AUDIT EKTERNAL SMK3
Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep 19/M/BW/1997 tentang pelaksanaan audit SMK3 mekanisme pelaksanaan audit SMK3 yang dilaksanakan oleh Badan audit adalah sebagai berikut:

  • Perusahaan yang telah menerapkan SMK3 dapat mengajukan permohonan untuk dilakukan audit kepada Direktur Jenderal Binwasnaker melalui Kepala Instansi yang membidangi ketenagakerjaan tingkat propinsi/kab/kota setempat.
  • Badan audit menyusun rencana tahunan berdasarkan bahan yang telah diterima dari Depnakertrans atau informasi dari instansi-instansi yang dapat dipercaya untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Binwasnaker guna mendapatkan persetujuan. Usulan rencana tahunan audit dapat disetujui bilamana sesuai dengan kriteria penilaian, susulan yang ditolak dikembalikan kepada Badan audit untuk penyusunan ulang rencana tahunan audit dan segera disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal Binwasnaker untuk mendapatkan persetujuan.
  • Permohonan dari perusahaan diinventarisasi dan dievaluasi, bagi perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria untuk diaudit selanjutnya disampaikan kepada Badan audit sebagai bahan rencana tahunan audit. Selain itu Instansi yang membidangi ketenagakerjaan tingkat propinsi/kab/kota mengajukan daftar perusahaan yang diwajibkan menerapkan SMK3 berdasarkan pasal 3 ayat (1), Peraturan Menteri No. 05/MEN/1996 kepada Direktur Jenderal Binwasnaker, guna penetapan perusahaan yang dinilai wajib diaudit.
  • Direktur Jenderal Binwasnaker mengirimkan keputusan rencana tahunan audit yang telah disetujui kepada Badan audit dan salinannya disampaikan kepada Kepala Instansi yang membidangi ketenagakerjaan tingkat propinsi/kab/kota serta perusahaan yang akan diaudit oleh Badan audit.
  • Badan audit mengkonfirmasikan rencana audit kepada setiap perusahaan yang terdaftar dalam rencana tahunan audit apabila perusahaan setuju atas rencana tersebut segera mengkonfirmasikan kembali kepada Badan audit guna persiapan pelaksanaan audit.
  • Badan audit yang akan melaksanakan audit terlebih dahulu harus memberitahukan rencana pelaksanaan audit kepada Kepala Instansi yang membidangi Ketenagakerjaan tingkat propinsi/kab/kota yang harus dipantau oleh pegawai pengawas setempat. Setelah selesai melaksanakan audit, Badan audit segera menyusun laporan audit sesuai dengan formulir laporan audit (Lampiran III Permen No. Per 05/MEN/1996 untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Binwasnaker dengan tembusan kepada perusahaan yang bersangkutan.
  • Direktur Jenderal Binwasnaker melakukan evaluasi dan penilaian hasil audit, berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian berupa bendera sesuai dengan tingkat pemenuhan terhadap kriteria audit dan disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan.
  • Bagi perusahaan yang berdasarkan hasil evaluasi ditemukan adanya pelanggaran atas peraturan perundangan, Dirjen Binwasnaker dapat mengambil tindakan baik berbentuk pembinaan atau tindakan hukum.

 
JUMLAH KRITERIA AUDIT SMK3
Tingkat penerapan sistem manajemen audit SMK3 dibagi menjadi tingkatan:

  • Perusahaan kecil dengan tingkat resiko rendah harus menerapkan sebanyak 64 kriteria.
  • Perusahaan sedang dengan tingkat resiko menengah harus menerapkan sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) kriteria.
  • Perusahaan besar dengan tingkat resiko tinggi harus menerapkan sebanyak 166 (seratur enam puluh enam) kriteria.

 
PELAKSANAAN AUDIT EKSTERNAL TERHADAP PERUSAHAAN
Secara garis besar Pelaksanaan audit eksternal terhadap perusahaan
adalah :

  • Memberitahukan kepada perusahaan yang akan diaudit;
  • Pertemuan pra-audit;
  • Kunjungan ke lapangan untuk orientasi;
  • Wawancara pada manajemen;
  • Verifikasi semua informasi hasil wawancara;
  • Pemeriksaan dokumen;
  • Wawancara pada tenaga kerja / karyawan;
  • Pertemuan penutup (close of meeting).

 
SERTIFIKASI SMK3
Sertifikat SMK3 akan dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi setelah tim evaluasi melakukan penilaian terhadap hasil audit eksternal yang dilakukan secara independen oleh Badan Audit SMK3. Sertifikat merupakan aspek legalitas sebagai bukti perusahaan telah berhasil menerapkan SMK3.
Keberhasilan penerapan Sistem Manajemen K3 di tempat kerja diukur sebagai berikut:

  1. Untuk tingkat pencapaian penerapan 0-59 % dan pelanggaran peraturan perundangan (non-conformance) dikenai tindakan hukum.
  2. Untuk tingkat pencapaian penerapan 60-84 % diberikan sertifikat dan bendera perak.
  3. Untuk tingkat pencapaian penerapan 85-100% diberikan sertifikat dan bendera emas.

Download:

Jenis Peraturan Nomor Tentang
Peraturan Menakertrans PER.18/MEN/XI/2008 Penyelenggara Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Keputusan Menakertrans KEP 19/M/BW/1997 Pelaksanaan audit SMK3

 
 
PELAPORAN AUDIT
Hasil audit dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan  bupati/walikota.
 
PENGAWASAN SMK3

  • Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
  • Pengawasan SMK3 meliputi:
  1. pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
  2. organisasi;
  3. sumber daya manusia;
  4. pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3;
  5. keamanan bekerja;
  6. pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3;
  7. pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri;
  8. pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan
  9. tindak lanjut audit.
  • Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan  SMK3  terhadap pelaksanaan penerapan SMK3  yang dikembangkan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan
  • Pelaksanaan  pengawasan dilakukan  secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan
  • Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar dalam pembinaan
  • Perusahaan yang telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan PP ini paling lama 1 (satu) tahun
  • PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (12 April 2013)

 
SANKSI ADMINISTRATIF
Sesuai Pasal 190 UU No. 13/03, Pelanggaran Pasal 87 dikenakan sanksi administratif, berupa:

  1. teguran;
    b. peringatan tertulis;
    c. pembatasan kegiatan usaha;
    d. pembekuan kegiatan usaha;
    e. pembatalan persetujuan;
    f.  pembatalan pendaftaran;
    g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
    h. pencabutan ijin.

Itulah beberapa pemahan terkait Audit SMK3 yang dapat kami rangkum dalam tulisan ini.

Baca Juga : Ikuti Training Audit SMK3 : 28-30 Agustus 2017

Artikel ini bersumber dari bebrapa link berikut :

-          Artikel Pengenalan Mekanisme Audit Ekternal Dan Sertifikasi Smk3 pada alamat URL  berikut : https://goo.gl/f5UscW
-          Artikel ringkasan dari peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (smk3)  pada alamat URL berikut  : https://goo.gl/2QXnY6

 



Leave a reply